Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*)

Kekerasan yang berasal dari kata violence, dalam bahasa Latin merupakan gabungan kata “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan “lotus” yang berasal dari kata ferre yang berarti membawa, sehingga violence bisa diartikan sebagai membawa kekuatan.[1] Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan dapat berarti “perihal yang bersifat atau berciri keras; perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; paksaan.”[2] Sedangkan “paksaan” berarti tekanan atau desakan.[3] Sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.

Kekerasan yang berasal dari kata violence dapat pula berarti sebagai suatu serangan atau invasi fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Weiner, Zahn, dan Sagi merumuskan unsur-unsur kekerasan sebagai; “…. The treat, attempt or use physical force by one or more persons that result in physical or non physical harm to one or more other person… (Perlakuan, percobaan atau penggunaan kekuatan fisik oleh seseorang atau lebih yang mengakibatkan penderitaan fisik atau pun non fisik terhadap seseorang atau lebih).[4] Sementara Elizabeth Kandel Englander menyatakan bahwa;

In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence. [5]

(Secara umum, kekerasan adalah perilaku agresif dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan (fisik atau psikologis). Kata maksud atau niat merupakan pusat; kerusakan/penderitaan fisik atau psikologis yang terjadi secara tidak sengaja, karena tidak adanya niat, bukanlah kekerasan).

Kedua definisi tersebut menekankan definisi kekerasan dengan adanya unsur baik physical force ataupun non physical force maupun agresi, adanya unsur niat dan akibat berupa penderitaan baik secara fisik maupun non fisik.

Pengertian kekerasan terhadap perempuan secara lebih komprehensif dikemukakan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1993 sebagai;

Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.[6]

(Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderiataan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi).[7]

Deklarasi ini juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme sosial yang mendorong posisi subordinasi perempuan di hadapan laki-laki, sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan deklarasi bahwa;

Violence against women is a manifestation of historically unequal power relation between men and women, which have led to domination over and discrimination against women by men and to the prevention of full advancement of women, and that violence against women is one of the crucial social mechanisms by which women are forced into a subordinate position compared with men.[8]

(Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka, dan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan mekanisme sosial yang krusial, yang mendorong ke posisi subordinasi di hadapan laki-laki).[9]

Karena itu pula kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan seringkali dikenal dengan istilah “kekerasan berbasis gender”, yaitu kekerasan yang terjadinya karena status subordinasi perempuan di masyarakat.[10]

Lebih lanjut, Deklarasi ini menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dipahami, mencakup tapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga. Termasuk tindak kekerasan itu adalah pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), pengrusakan alat kelamin perempuan (female genital mutilation). Termasuk KTP adalah kekerasan yang terjadi di luar hubungan suami istri/pasangan, pelecehan/penyalahgunaan seksual dan intimidasi di tempat kerja dan di sekolah, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa, kekerasan yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, seperti perkosaan dalam peperangan.[11]

Sementara studi WHO (World Helth Organization) mengenai kekerasan dan kesehatan, membagi adanya tiga tipologi kekerasan berdasarkan tindak kekerasan yang dilakukan yaitu; kekerasan oleh diri sendiri, kekerasan interpersonal dan kekerasan kolektif.[12] Termasuk kekerasan yang dilakukan oleh diri sendiri yaitu, menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Sedangkan kekerasan dalam relasi interpersonal dapat terjadi di dalam keluarga atau hubungan pasangan, serta di komunitas, seperti kekerasan terhadap anak, pasangan, dan lansia, serta kekerasan oleh tetangga atau kenalan dan oleh orang tidak dikenal. Sementara kekerasan kolektif dapat terjadi dalam ranah ekonomi, sosial dan politik.[13]

Komnas Perempuan dalam konteks melakukan pemetaan KTP yang terjadi di Indonesia membaginya berdasarkan bentuk kekerasan, lokus kejadian, relasi dan situasi khusus yang melingkupinya, sebagaimana dalam table 1.[14] Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam ranah publik maupun privat atau domestik; dalam hubungan personal, relasi kerja dan kolektif kemasyarakat maupun situasi konflik, dengan beragam bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual maupun ekonomis, yang terjadi terhadap perempuan karena posisi subordinasinya di hadapan laki-laki.

Tabel 1 Peta Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

  Relasi Personal Relasi Kerja Relasi Kemasyarakatan Situasi Konflik
Bentuk Tekanan psikologis; Kekerasan fisik;  Pelecehan seksual; Perkosaan; Ekploitasi ekonomi; Pekerja keluarga; Bentuk-bentuk deprivasi/ penghalangan pemenuhan kebutuhan Diskriminasi kerja dalam ragam bentuk (upah, status/posisi, kemungkinan karir); Pelecehan seksual; Perkosaan; Penyiksaan seksual Pelecehan seksual; Perkosaan; Praktik-praktik budaya (misalnya ketiadaan hak waris, poligami/perceraian sewenang-wenang, pemotongan jari –Suku Dani); Perdagangan perempuan; Pornografi Penembakan/ Pembunuhan; Penganiayaan; Penculikan/penghilangan; Kerja paksa; Pelecehan seksual; Perkosaan; Penyiksaan seksual; Perbudakan seksual; Intimidasi berbasis gender; Kekerasan dalam rumah tangga/relasi personal
Lokus Rumah tinggal (dan tempat lain yang memungkinkan) Tempat kerja (dan tempat lain yang memungkinkan) Komunitas; Tempat umum; Tempat penampungan Tempat umum; Markas tentara; Rumah korban; Tempat pengungsian
Pelaku Suami/mantan; Ayah (kandung/tiri); Saudara laki-laki; Pacar; Anggota keluarga lain/yang memiliki relasi personal Majikan/mandor; Sesama pekerja Warga masyarakat Tentara; Sipil bersenjata;Orang yang memiliki hubungan keluarga/relasi personal
Korban Istri; Anak perempuan; Perempuan dengan status pacar; Tunangan; Teman Pekerja sector informal; Pekerja sector formal; TKW; Pekerja rumah tangga dan pekerja rumahan lain; Aktivis buruh Perempuan dewasa; Perempuan dibawah umur; Anak jalanan Perempuan warga sipil; Perempuan pengungsi; Perempuan tahanan

Berdasarkan berbagai definisi kekerasan terhadap perempuan di atas, nampak bahwa KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan yang tejadi dalam relasi personal dengan lokus rumah rumah tangga. Dalam studi mengenai KTP pada relasi personal rumah tangga, terdapat beberapa istilah yang seringkali digunakan, diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence, kekerasan terhadap pasangan intim atau intimate partner violence, kekerasan dalam keluarga atau family violence, kekerasan terhadap istri atau wife abuse dan beberapa istilah lainnya yang seringkali digunakan untuk merujuk situasi dan jenis kekerasan yang spesifik dialami perempuan.[15]

Istilah kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence seringkali digunakan dalam studi di banyak negara di dunia, dan seringkali digunakan untuk merujuk pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, baik oleh pasangan intim atau mantan pasangan intimnya.[16] Namun demikian di beberapa daerah lain, seperti di Amerika Latin, “kekerasan dalam rumah tangga” digunakan untuk merujuk pada semua bentuk kekerasan dalam keluarga termasuk kekerasan terhadap anak dan orang tua yang terjadi di dalam rumah.[17]

Sedangkan istilah “kekerasan terhadap pasangan intim” (intimate-partner violence), dalam studi WHO diartikan sebagai;

“Behavior within an intimate relationship that causes physical, sexual or psychological harm, including acts of physical aggression, sexual coercion, psychological abuse and controlling behaviors.”[18]

(Perilaku dalam relasi intim yang menyebabkan kerugian fisik, seksual dan psikologis, termasuk tindakan berupa serangan fisik, paksaan seksual, pelecehan/merendahkan secara psikhis dan perilaku mengontrol)

Istilah domestic violence dan intimate-partner violence seringkali pula digunakan secara bergantian dengan merujuk pada tindak kekerasan baik fisik, seksual, emosional maupun control perilaku yang dilakukan pasangan intim atau mantan pasangan intim, baik yang menikah, hidup bersama ataupun yang tidak menikah atau hidup bersama.[19] Kekerasan tersebut dapat pula terjadi dalam konteks pasangan berjenis kelamin sama, dapat pula dilakukan perempuan terhadap laki-laki, ataupun dialami anak laki-laki oleh orang tua ataupun pengasuhnya.[20]

Sedangkan dalam konteks Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan sebagai:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Meskipun dalam definisi tersebut lebih menekankan korban “terutama perempuan”, namun kekerasan yang dimaksud tidak memandang jenis kelamin dan juga relasi dalam rumah tangga, yang penting terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sementara batasan lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2, meliputi; a) suami, istri, dan anak; b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga selama jangka waktu berada dalam rumah tangga bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut nampak adanya tumpang tindih pengertian “kekerasan terhadap perempuan” atau “kekerasan terhadap perempuan berbasis gender” dan “kekerasan dalam rumah tangga”. Tumpang tindih pengertian ini dapat terlihat dalam gambar 1.

 Gambar 1 Tumpang Tindih Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tanggairisan KTP dan KDRT

Istilah lain, selain domestic violence dan intimate partner violence, yang juga seringkali digunakan dalam studi tentang KTP adalah kekerasan dalam keluarga (family violence), penganiayaan oleh pasangan (spouse abuse), penganiayaan terhadap istri (wife abuse) atau serangan terhadap istri (wife assault).[21]

Family violence merujuk pada pengertian segala bentuk kekerasan dalam keluarga dengan tanpa memandang usia atau jenis kelamin korban maupun pelaku. Istilah ini digunakan karena perempuan lebih sering mengalami kekerasan dari pasangannya, orang tua atau anggota keluarga lainnya. Namun demikian penggunaan konsep kekerasan dalam keluarga mendapat kritik dari para feminist karena dianggap netral gender, serta luput dari penekanan bahwa kekerasan dalam keluarga pelaku terbesarnya adalah laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak.[22]

Sementara “kekerasan terhadap istri” dan “serangan terhadap istri”, merujuk pada bentuk kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap istrinya. Perbedaan penggunaan istilah ini terjadi lebih karena adanya perbedaan perspektif teoritik, sosial-budaya, kelompok etnis yang beragam dari berbagai negara di dunia mengenai kekerasan terhadap perempuan yang terjadi.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindakan terhadap perempuan, yang terjadi karena adanya pembedaan gender dan posisi subordinat perempuan yang berakibat atau akan berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau ekonomi, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga memiliki ciri-ciri bahwa tindakan tersebut;

  • Dapat berupa tindakan fisik maupun non fisik, terhadap tubuh maupun integritas seseorang (perempuan)
  • Dapat berupa tindakan yang bersifat aktif maupun pasif, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
  • Disertai adanya relasi subordinasi perempuan dihadapan laki-laki
  • Disertai adanya kontrol perilaku yang didasarkan atas pembedaan gender dan atau jenis kelamin
  • Dikehendaki / diminati oleh pelaku
  • Ada akibat/kemungkinan akibat pada penderitaan atau kerugian bagi korban, baik fisik, psikis, seksual ataupun ekonomis, yang tidak dikehendaki oleh korban
  • Terjadi dalam lingkup rumah tangga
  • Korbannya adalah perempuan

*) Ditulis oleh Saeroni, saat ini aktif di Rifka Annisa dan Aliansi Laki-laki Baru.

 

[1]     Windhu, I. Marsana, 1992, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.Hlm. 62

[2] Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm. 425

[3]     ibid. Hlm. 638

[4]     Djannah, Fathul, et al., 2007, Kekerasan Terhadap Istri. LKiS, Yogyakarta.Hlm. 11

[5]     Saraswati, Rika, 2006, Op. Cit., hlm. 13

[6]     Martin, J. Paul and Mary Lesley Carson, 1996, Women and Human Rights: The Basic Documents. Center for the Study of Human Rights, Columbia University, New York., Op. Cit.,hlm. 231

[7]     Terjemahan dikutip dari Tridewiyanti, Kunthi, et al., 2011, Kumpulan Kebijakan: Terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender. Komnas Perempuan, Jakarta.Hlm. 212

[8]     Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan atau Declaration on The Elimination of Violence Against Women disahkan dalam MajelisUmum PBB berdasarkan Resolusi No.48/104 pada 20 desember 1993. Martin, J. Paul and Mary Lesley Carson, 1996Hlm. 230

[9]     Terjemahan dikutip dari Poerwandari, Kristi, et al., 2002Hlm. 41

[10]   Heise, Lori, et al., 1999, Ending Violence Against Women. Population Report, Johns Hopkins University School of Public Health – Population Information Program, Baltimore.Hlm. 1

[11]   Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Martin, J. Paul and Mary Lesley Carson, 1996, Op. Cit., hlm. 231; Tridewiyanti, Kunthi, et al., 2011, Op. Cit., hlm. 212-213

[12]   Gracia-Moreno, Claudia, et al., 2005, WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence agains Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women’s Responses. WHO Press, Geneva. Hlm. 13

[13]   ibid. hlm. 13

[14]   Poerwandari, Kristi, et al., 2002, Op. Cit., hlm. 46

[15]   Hakimi, Mohammad, et al., 2001, Membisu Demi Harmoni: Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia. LPKGM FK UGM-Rifka Annisa WCC-Umea University-Women’s Health Exchange, Yogyakarta. Hlm. 3-6; Ellsberg, Mary and Lori Heise, 2005, Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researchers and Activists. World Health Organization and PATH, Washington DC, United States. Hlm. 11-12; Heise, Lori, et al., 1999. Hlm. 5;

[16]   Hakimi, Mohammad, et al., 2001, Op. Cit.,hlm 5;Lihat juga Gracia-Moreno, Claudia, et al., 2005, Op. Cit. hlm. 13-14; Ellsberg, Mary and Lori Heise, 2005 Hlm. 11

[17]   Hakimi, Mohammad, et al., 2001, Op. Cit. ,hlm. 5; Ellsberg, Mary and Lori Heise, 2005, Op. Cit., hlm. 11

[18]   WHO and London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2010, Preventing Intimate Partnet and Sexual Violence Againts Women: Taking Action and Generating Evidence. World Health Organization, Geneva. Hlm. 11;

[19]   Gracia-Moreno, Claudia, et al., 2005, hlm. 13; WHO and London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2010. Hlm. 11

[20]   WHO and London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2010. Hlm. 11

[21]   Hakimi, Mohammad, et al., 2001; Hakimi, Mohammad, et al., 2011, Silence for the Sake of Harmony: Domestic Violence and Health in Central Java, Indonesia. Second Edition 2011 ed., LPKGM-FM-UGM, Yogyakarta; Rifka Annisa, Yogyakarta; Umea University, Swedia; Women’s Health Exchange, USA, Yogyakarta. Hlm. 5-7

[22]   Ellsberg, Mary and Lori Heise, 2005, Op. Cit., hlm 11.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s