Istimewa

Tantangan dan Peluang Pengintegrasian UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia

Pentingnya Pengintegrasia UUPKDRT di Pengadilan Agama

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang terlaporkan. Laporan Komnas Perempuan sejak tahun 2001 hingga 2007 mencatat sejumlah 30% hingga 82% terjadi dalam lingkup rumah tangga. Bahkan pada tahun 2008 hampir 95% atau 136.849 kasus adalah kasus KDRT. Laporan ini terutama diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama (64%), dan Peradilan Agama (30%).[1] Pada tahun 2008 angka tersebut mengalami kenaikan hingga menjadi 46.882 kasus kekerasan terhadap istri atau 94% dari total 54.425 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlaporkan, 85% atau 42.076 kasus terlaporkan melalui Pengadilan Agama.[2] Sedangkan pada tahun 2009 angka kekerasan dalam rumah tangga dan relasi personal secara drastis menjadi 136.849 kasus (95% dari total 143.586 kasus kekerasan terhadap perempuan), 94,24% diantaranya berasal dari Pengadilan Agama dan Pengasilan Tinggi Agama.[3] Pada tahun 2010 angka tersebut turun menjadi 98.577 kasus atau 93,8% dari 105.103 kasus kekerasan terhadap perempuan.[4]

Berdasarkan data perkara perceraian yang ditangani Mahkamah Syari’ah dan Peradilan Agama (PA) di seluruh Indonesia selama tahun 2009 terdapat 216.286 perkara percaraian, 74.131 (34%) perkara cerai talak dan 149.240 (66%) perkara cerai gugat oleh istri. Pada tahun 2010 terdapat 251.208 perkara perceraian (84,98%) dari total 295.589 perkara yang ditangani, dengan perincian 81.535 perkara (27.58%) cerai talak dan 169.673 perkara (57.40%) gugat cerai.[5] Pada tahun 2011 angka tersebut meningkat menjadi 314.967 perkara perceraian (86,6%) dari total 363.470 perkara yang di tangani Mahkamah Syari’ah PA/PTA di seluruh Indonesia, dengan rincian 99.599 perkara (27,4%) cerai talak dan 215.368 perkara (59,25%) gugat cerai.[6] Sedangkan berdasarkan alasan terjadinya perceraian yang terjadi pada tahun 2011 sebagaimana terlihat dalam grafik menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyebab utama terjadinya perceraian, yaitu penelantaran (tidak ada tanggungjawab), tidak ada tanggungjawab ekonomi, dan gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan yang mengindikasikan adanya kekerasan psikis.

Lebih tingginya angka cerai gugat daripada cerai talak mengindikasikan kuatnya inisiatif pihak isteri dalam menghentikan KDRT, walaupun secara hukum mereka juga kemudian menanggung konsekuensi yang cukup berat, seperti tidak mendapatkan perlindungan dari ancaman teror atau kekerasan pasca persidangan dari pihak mantan suami, tidak mendapatkan hak atas nafkah iddah , mut’ah, maskan, kiswah.

Fenomena di atas tidak jauh berbeda dengan temuan Sulistyawati Irianto ketika melakukan penelitian mengenai putusan-putusan Mahkamah Agung sejak tahun 1955 hingga 2003 terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Sulistyawati dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan justru banyak “bersembunyi” dalam kasus-kasus perdata. Sulit sekali menemukan kasus dengan tema kekerasan, karena ternyata kekerasan lebih banyak bersembunyi dalam kasu-kasus perdata perkara perceraian, perkawinan dan pewarisan. Temuan ini sesungguhnya telah meruntuhkan batas perkara pidana dan perdata dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga.[7] Karena bagi perempuan korban kekerasan, mereka tidak peduli apakah masalah yang dihadapinya itu termasuk persoalan pidana atau perdata, yang mereka inginkan adalah bagaimana keluar dari masalah yang dihadapinya, sehingga mengabaikan persoalan-persoalan pidana yang menyertainya dan lebih memilih menempuh jalur perdata.

Beberapa temuan di atas menunjukkan bahwa secara sosiologis PA tidak bisa lagi mengabaikan persoalan perempuan korban KDRT yang mengajukan masalahnya melalui PA. Oleh karena itu penting sekali mengintegrasikan UUPKDRT dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia. Bahkan secara lebih radikal, Sulistyawati mengajukan tawaran adanya Pengadilan Keluarga untuk menangani kasu-kasus kekerasan terhadap perempuan secara lebih luas. Hal ini berdasarkan argumentasi atas temuannya dimana untuk menyelesaikan masalah kekerasan yang dihadapinya perempuan harus menempuh dua peradilan sekaligus, yaitu peradilan pidana dan peradilan perdata perceraian. Sementara kebanyakan perempuan tidak sanggup untuk berperkara dua kali, pada umumnya mereka yang mengalami kekerasan dan gugat cerainya dikabulkan oleh hakim, enggan untuk mengajukan sekali lagi perkara pidanan dalam suatu proses peradilan yang panjang, berbiaya besar dan membutuhkan ketahanan psikologis yang tinggi. [8] Hal serupa juga disampaikan oleh Fatahilah A. Syukur bahwa biasanya korban KDRT di pengadilan agama lebih memilih untuk tidak melanjutkan oerkara tersebut ke polisi atau ke pengadilan negeri. Bila ada yang sudah lapor ke polisi, banyak yang kemudian mencabutnya. Hal ini menurutnya disebabkan oleh beberapa factor diantaranya; korban trauma berurusan dengan pelaku; korban takut bertemu lagi dengan pelaku karena sudah diperkarakan di pengadilan agama; korban enggan berurusan dengan pengadilan karena memakan waktu dan biaya; serta korban ingin segera melupakan masa lalu yang kelam dan kembali menata masa depan, terutama kalau ada anak.[9] Pada akhirnya Sulistyawati berpendapat apapun perkaranya, perkara ataupun pidana, sudah seharusnya perkara kekerasan terhadap perempuan bisa diselesaikan dalam suatu institusi pengadilan yang sama.[10]

Pembahasan berikut akan lebih banyak membincangkan tentang peluang dan sekaligus tantangan pengintegrasian UUPKDRT dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia. Tulisan ini lebih banyak terinspirasi oleh hasil-hasil seminar dan lokakarya (Semiloka) pengintegrasian UUPKDRT dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia yang diselenggarakan oleh Rifka Annisa bekerjasama dengan Badilag MARI dan LBH-APIK Jakarta, pada tanggal 16-17 November 2009. Namun demikian update informasi dan perkembangan yang terkait dengan isu tersebut tetap saja penulis lakukan.

Tantangan Pengintegrasian UUPKDRT dalam Sistem Peradilan Pengadilan Agama

Berdasarkan hasil seminar dan lokakarya tentang pengintegrasian UUPKDRT dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia yang diselenggarakan oleh Rifka Annisa Yogyakarta bekerjasama dengan Badilag MARI (Mahkamah Agung RI) dan LBH Apik Jakarta pada tanggal 16-17 November 2009 di Jakarta, teridentifikasi adanya beberapa persoalan dan tantangan dalam kerangka pengintegrasian UUPKDRT dalam Sistem Peradilan Agama. beberapa persoalan dan tantangan tersebut diantaranya adalah; pertama persoalan menyangkut permasalahan yuridiksi UUPKDRT; kedua persoalan menyangkut hak-hak korban; dan ketiga persoalan yang terkait dengan perspektif, kepekaan struktur pelaksana sistem Peradilan Agama terhadap UUPKDRT.[11]

Persoalan pertama, menyangkut permasalahan yuridiksi UU PKDRT, diantaranya; adanya pemisahan dalam sistem peradilan di Indonesia antara perkara pidana dan perkara perdata, sehingga UU PKDRT dianggap bukan domain Peradilan Agama. Sebagai akibatnya PA tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara KDRT dan menjatuhkan sanksi pidana  berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda.[12] Demikian pula dengan bukti fisik (luka-luka di badan, foto-foto bukti KDRT) yang diajukan korban KDRT dalam perkara perceraian tidak diterima sebagai alat bukti di PA. Akibat lain dari pemisahan yurisdiksi tersebut hakim tidak memiliki landasan hukum untuk mengintegrasikan UU PKDRT dalam proses pemeriksaan termasuk menginformasikan temuan tentang KDRT kepada polisi, serta belum digunakannya UUPKDRT sebagai bahan pertimbangan dalam putusan.[13]

Persoalan kedua, menyangkut hak-hak korban, ditemukan beberapa fakta bahwa banyak perkara Cerai Gugat yang berakibat isteri tidak mendapatkan nafkah iddah, mut’ah, maskan, dan kiswah. Bahkan masih banyak istri yang mengalami KDRT tetapi justru dianggap nusyuz, sehingga hakim tidak memberikan nafkah, iddah, mut’ah, maskan, dan kiswah. Suami sering mendorong isteri untuk mengajukan perceraian untuk menghindari tanggungjawabnya untuk memberikan hak-hak istri berupa nafkah iddah, mut’ah, maskan, dan kiswah.[14] Dalam hal sudah ditetapkannya sebuah putusan oleh hakim Peradilan Agama, ternyata sulit dieksekusi karena beberapa hal seperti:

  1. Tidak adanya kemauan suami untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela.
  2. Istri tidak memiliki kemampuan untuk membiayai proses eksekusi tersebut.

Persoalan ketiga, menyangkut perspektif, pemahaman dan kepekaan struktur pelaksana dalam sistem peradilan agama terhadap KDRT, diantaranya; belum meratanya pemahaman tentang UUPKDRT, sehingga masih ada hakim yang melihat UU PKDRT sebagai undang-undang yang justru mendorong terjadinya cerai gugat.[15] Masih banyaknya personel dalam struktur pelaksana PA yang belum responsif gender dan peka terhadap kasus KDRT, sehingga belum ada persamaan perspektif dan persepsi tentang UU PKDRT dan penerapannya. Sebagian hakim masih menganggap KDRT sebagai domain peradilan negeri dan bukan domain Peradilan Agama. Masih banyak hakim yang belum memasukkan UU di luar peraturan/ UU yang berhubungan dengan kementrian agama sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan, misalnya: UU No. 23/2004 tentang PKDRT, UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi (CEDAW). Sebagian hakim berpendapat bahwa perundang-undangan yang ada (UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU Peradilan Agama) dianggap sudah cukup menjadi dasar hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Masih banyak personil KUA dan BP4 yang tidak memberikan perspektif tentang pentingnya adil gender dalam berumah tangga, karena KDRT.[16]

Peluang Integrasi UUPKDRT dalam Sistem Peradilan Agama

Adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi memberikan peluang bagi hakim untuk menunjuk mediator dan menghubungi lembaga sosial dan relawan pendamping  selama proses mediasi dan persidangan, serta terbukanya peran konseling dan pembatasan gerak pelaku bagi pelaku kekerasan sebagaimana pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004. Perma mediasi ini juga memberikan peluang bagi adanya mediator di luar hakim.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 10 tahun 2010, yang di dalamnya memuat tiga komponen: Pelayanan Prodeo dengan biaya ditanggung oleh Negara; Pelayanan sidang keliling; dan Pos Bantuan Hukum (Posabakum), memberi peluang bagi perempuan korban kekerasan sebagai bagian dari para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan akses ekonomi karena KDRT yang dialaminya dapat mengajukan layanan prodeo maupun pendampingan dari Posbakum, serta melalui pengadilan keliling.

Mahkamah Agung pada bulan November 2010 telah menerbitkan hasil revisi Buku II tentang Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dengan beberapa ketentuan yang cukup progresif diantaranya; menjadikan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, sebagai sumber hukum materil dan hukum acara di lingkungan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah.[17]

Dalam proses perceraian, korban dapat didampingi seorang pendamping non advokat yang diajukan melalui permohonan provisi hal ini berdasarkan pasal 24 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 41 UU Nomor 23 tahun 2004.[18] Dalam cerai gugat ataupun cerai talak dengan mempertimbangkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah dan nafkah mut’ah sebagai ganti rugi.[19] Secara ex officio hakim juga dapat menetapkan nafkah anak. Dalam hal suami mengajukan permohonan poligami harus diikuti permohonan pembagian harta bersama dengan istri pertama, atau istri dapat mengajukan gugatan rekonpensi kalau hal tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan tidak dapat diterima.[20] Dalam permohonan provisi korban juga dapat mengajukan permohonan perlindungan dan pembatasan gerak pelaku atau ijin untuk tidak tinggal dalam satu rumah tangga selama proses perceraian, berdasarkan pasal 24 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 50 UU Nomor 23 tahun 2004, serta pasal Pasal 56 dan Pasal 77 UU N0. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak boleh menolak perkara, sehingga hakim dapat mengeluarkan putusan sela untuk itu.

Adanya yurispudensi dimana hakim dapat memberikan hukuman-hukuman tertentu kepada pelaku KDRT, seperti membayar  nafkah iddah, mut’ah, maskan, kiswah, nafkah lampau yang terhutang (nafkah madhiyah) dan nafkah pasca perceraian, baik dalam cerai talak maupun cerai gugat karena KDRT, sebagaimana putusan yang pernah diambil oleh Pengadilan Agama Tingkat I Bogor dan Pengadilan Syar’iyah di Aceh bahwa ada seorang isteri yang menggugat suaminya tetap diberi hak atas nafkah iddah, mut’ah, nafkah madliyah apabila perceraiannya atas dasar kesalahan suami.[21] Dalam Yurisprudensi, putusan kasasi, baik perceraian atas kehendak suami (cerai talak) maupun cerai gugat, secara ex officio, hakim membebankan mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah selama istri tidak berbuat nusyuz (perkara nomor 276 K/Ag/2010), 488 K / Ag / 2010 Jo Ps 41 huruf c UU Nomor 1 / 1974 Jo Pasal 149 huruf a dan b KHI).[22]

Para pihak dalam pengajuan gugatannya dapat mencantumkan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, pasal 34 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974, dikaitkan dengan pasal-pasal dalam UU PKDRT, sehingga hakim dapat memasukkanya sebagai pertimbangan dalam putusan.

Hakim memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima permohonan dispensasi kawin, poligami dengan mempertimbangkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara konseptual penyatuan perkara pidana dan perdata dalam konteks UU PKDRT dimungkinkan karena: a) UU PKDRT meruntuhkan pemisahan antara publik dan privat, b) penggabungan pidana dan perdata juga dimungkinkan atas dasar civil and criminal justice dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga hakim peradilan agama berwenang memeriksa perkara KDRT yang menyertai alasan perceraian dan c) dalam konteks tata negara pemidanaan itu bisa dialihkan dengan sanksi berupa ganti rugi yang dapat digabungkan dengan mut’ah.[23]

Sejalan dengan rekomendasi Sulistyawati sebagaimana disampaikan sebelumnya, Tim 10 Jejaring Nasional Lintas Institusi berpendapat bahwa berdasarkan asas dan tujuan UU PKDRT sebagaimana pada pasal 4 huruf (d) ”… memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”, maka akan lebih baik jika proses persidangan perdata dan pidana dilakukan di Peradilan Agama untuk menjaga keutuhan dan memberikan efek jera bagi pelaku KDRT. Dalam hal ini penulis sependapat dengan dua pandangan tersebut, bahwa kedepan harus dipikirkan betul arah pembangunan hukum keluarga yang mengarah pada penyatuan penyelesaian perkara pidana dan perdata dalam lingkup hukum keluarga.


[1] Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2007: 10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Jender (Komnas Perempuan, Jakarta, 2008).

[2] Lihat Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2008: Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual: Di Rumah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Negara, (Komnas Perempuan, Jakarta, 2009).

[3] Lihat Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2009: Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang (Komnas Perempuan, Jakarta, 2010).

[4] Lihat Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2010: Teror dan Kekerasan terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara (Komnas Perempuan, Jakarta, 2011).

[7] Sulistyawati Irianto, Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008), hal. 322-324

[8] Ibid., hal. 326

[9] Fatahilah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam RUmah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia, (CV. Mandar Maju, Bandung, 2011), hal..175

[10] Sulistyawati, Runtuhnya Sekat Perdata… , hal 326

[11] Tim 10 Jejaring Nasional Lintas Institusi, Rekomendasi  Hasil-hasil Seminar dan Lokakarya Pengintegrasian UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia, (Rifka Annisa – Badilag MARI – LBH APIK Jakarta, 2010)

[12] Lihat kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

[13] Nurul Lailia, Pengalaman Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disampaikan dalam Seminal dan Lokakarya Nasional tentang Pengintegrasian UUPKDRT dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia, 16-17 November 2009, Rifka Annisa-Badilag MA-LBH Apik Jakarta, di Jakarta.

[14] Tim 10 Jejaring Nasional Lintas Institusi, Rekomendasi…

[15] Andi Syamsu Alam, Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keynote Speech yang disampaikan dalam Lokakarya Nasional “Pengintegrasian UUPKDRT dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia, 16-17 November 2009, Rifka Annisa-Badilag MA-LBH Apik Jakarta, di Jakarta

[16] Tim 10 Jejaring Nasional Lintas Institusi, Rekomendasi…

[17] Mahkamah Agung RI, Revisi Buku II: Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi  Peradilan Agama (MARI, Jakarta, 2010), hal. 54-55

[18] MARI, Revisi Buku II Pedoman Pelaksan…, hal. 154

[19] Ibid, hal. 152-154,

[20] Tim 10 Jejaring Nasional Linstas Institusi, Rekomendasi…

[21] Lihat, Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad (Editor), Kumpulan Referensi Standar Evaluasi Hakim Dalam Menerapkan Sensitivitas Jender di Mahkamah Syari’ah Aceh, (Mahkamah Syari’ah Aceh – The Asian Foundation – Badilag MARI – World Bank, Banda Aceh, 2009), hal. 85-106, Lihat juga Faqihuddin Abdul Kodir,dkk., Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Komnas Perempuan, Jakarta, 2008), hal. 2;

[22] Purwosusilo, Hak-hak Istri dalam Proses Perecarain, makalah disampaikan dalam Seminar Pemenuhan Hak-hak Istri dalam Proses Pereceraian, 9 Desember 2010 di Rifka Annisa Yogyakarta.

[23] Nursyahbani Katjasungkana, Kajian Kebijakan tentang Perempuan dan Kekerasan di Indonesia, presentasi dalam Seminal dan Lokakarya Nasional tentang Pengintegrasian UUPKDRT dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia, 16-17 November 2009, Rifka Annisa-Badilag MA-LBH Apik Jakarta, di Jakarta.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s