Intervensi Negara dalam KDRT

Pengantar

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih sering muncul dalam kehidupan keluarga-keluarga di Indonesia. Kondisi ini harus segera diatasi oleh pemerintah dan berbagai elemen dalam masyarakat. Koresponden SP Fuska Sani Evani menuliskan laporan tentang hal itu.

Sejak awal tahun hingga September 2007, Rifka Annisa Women’s Crisis Center sudah menangani 226 kasus kekerasan, di antaranya 171 kekerasan terhadap istri, 25 kekerasan dalam berpacaran, 12 kasus perkosaan yang sembilan di antaranya terjadi pada anak, 10 kasus pelecehan seksual, tujuh kekerasan dalam keluarga dan satu karena kecelakaan.

Saeroni, Manajer Divisi Internal Rifka Annisa mengatakan dari seluruh kasus KDRT nonperkosaan, empat di antaranya sudah sampai ke polisi. Keempat kasus itu berujung pada jalan damai. “Artinya si istri memilih rujuk atau menerima kembali suami-suami mereka yang sudah melakukan tindak kekerasan,” ujarnya.

Saeroni menyatakan ada banyak kemungkinan yang membuat para istri memaafkan suami mereka. Alasan mengapa mereka memaafkan sang suami karena mereka tidak ingin kehilangan pegangan dalam hal ekonomi, mungkin karena tekanan dan ancaman, atau tak ingin malu suami masuk penjara. “Memang akibatnya akan sangat fatal bagi perempuan yang hanya mengandalkan kehidupan ekonomi dari suami. Anak akan telantar dan kemungkinan besar rujuk kembali akan sangat tipis. Berdasarkan ini, si istri langsung mencabut gugatannya,” kata Roni, panggilan akrabnya.

Kebanyakan laporan kasus kekerasan pada istri yang diterima Rifka Annisa adalah kasus perselingkuhan dan penelantaran keluarga. “Kasus kekerasan secara fisik memang ada, tetapi jumlahnya sedikit. Kebanyakan mengadukan suaminya selingkuh,” jelas Roni.

Namun ada hal yang penting yang harus diperhatikan di sini. Undang-Undang Anti-KDRT juga meninggalkan permasalahan, khususnya pada Pasal 50. Pelaku kekerasan, tidak harus dipidanakan, tetapi bisa ditempuh dengan jalan treatment. Namun sayangnya, di Indonesia masih sangat jarang lembaga yang menyediakan wadah konsultasi untuk para suami pelaku tindak kekerasan.

“Untuk itu kami berupaya dan sekarang sedang dalam tahap persiapan untuk menyediakan wadah dan pendampingan terhadap pelaku KDRT. Sudah ada enam laki-laki yang datang untuk berkonsultasi,” terang Roni.

Berujung Perceraian?

Data yang ada menunjukkan hanya 10 persen dari kasus kekerasan yang terselesaikan dengan perceraian. Seperti yang dialami Maya (bukan nama sebenarnya). Perempuan 26 tahun beranak satu itu memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Rudy (bukan nama sebenarnya), akibat deraan secara fisik.

Maya bercerita, lelaki yang begitu lembut kepadanya semasa pacaran bisa berubah bak binatang buas setelah dia melahirkan anaknya. Maya mengakui, ia memutuskan menikah dengan pasangannya karena hamil terlebih dahulu. “Kami sama-sama masih menumpang pada orangtua. Belum punya penghasilan sendiri. Akibat pernikahan kami itu, Rudy harus bekerja. Meski kami tinggal di rumah orangtua, tetapi paling tidak ada uang untuk beli susu sendiri,” kata Maya.

Maya adalah perempuan asli Yogya, sedang Rudy berdarah campuran Jawa dan Sumatera. Awalnya, tak ada yang menjadi persoalan buat mereka. Maya dan Rudy masih bisa kuliah dan tinggal dengan orangtua Maya yang berkecukupan. Kedua kakak Maya adalah pelaut yang setiap pulang selalu memberi perhatian lebih kepada keponakannya.

Setelah anak Maya berumur satu tahun, Rudy mulai jarang pulang ke rumah. Alasannya, banyak pekerjaan rumah dan tugas kuliah. Suatu ketika, Maya mendapati sebuah pesan singkat dari telepon genggam Rudy yang intinya meminta Rudy untuk mengunjungi seorang perempuan pada malam Minggu.

Pesan itu dipendam Maya. Ia tak ingin langsung menuduh suaminya. Ia ingin membuktikan apakah suaminya punya “kewajiban” mengunjungi wanita lain di malam Minggu. Benar juga, ternyata setiap malam Minggu Rudy selalu necis dan keluar hingga larut.

Cerita selanjutnya mudah ditebak. Pertengkaran demi pertengkaran pun terjadi. Tamparan-tamparan kecil mulai dilakukan sang suami. Si bocah yang tak berdosa pun terkadang menjadi sasaran amarah Rudy, ketika Maya enggan memberikan uang kepada Rudy. “Aku tahu, bapakku setiap bulan titip uang buat kamu. Mana jatahku,” bentak Rudy seperti ditirukan Maya.

Rudy menjadi jarang pulang ke rumah. Orangtua Maya akhirnya mengetahuinya dan meminta Maya bertindak tegas. Akhirnya Maya memutuskan meminta kejelasan. Rudy tak mau bercerai. Ternyata Rudy juga mendapat tekanan dari orangtuanya bahwa dia harus setia kepada Maya. Kalau tidak, bantuan ekonomi akan dihentikan.

Maya tak mau hal itu dijadikan alasan, sehingga ia mencari jalan untuk bercerai. Berbagai usaha dia tempuh, sampai mengadukan perkaranya ke LBH Khusus Perempuan.

Akhirnya Maya memenangkan gugatan dan berhasil mengambil hak asuh atas anaknya, dengan perjanjian selesai kuliah dia harus bekerja dan mampu menghidupi anaknya. Janji itu diwujudkannya dan sekarang Maya bekerja di sebuah perusahaan besar di Bogor.

Perlindungan

Tindak kekerasan terhadap perempuan apabila dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan penderitaan perempuan yang berkepanjangan, menjadikan perempuan kurang mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Wakil Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, untuk memberikan jaminan terselenggaranya perlindungan dan pelayanan terpadu untuk korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, terutama perempuan dan anak-anak, Pemkot Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking.

Peraturan itu memuat program peningkatan kualitas hidup masyarakat yang adil gender. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah advokasi kesetaraan dan keadilan gender, penerbitan peraturan tentang pelayanan terpadu dan penguatan jaringan dengan anggota jejaring.

Pembentukan kelompok masyarakat sadar gender, khususnya dalam penanganan korban kekerasan, telah terwujud dalam kelompok Huma Maisya di Kelurahan Cokrodiningratan, Yogyakartam dan pembentukan Mitra Keluarga oleh PKK.

Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polres Bantul, Pitoyo Agung menjelaskan tugas Polri yang sudah dilaksanakan terkait penanggulangan KDRT adalah mendirikan ruang pelayanan khusus (RPK).

Dari tahun ke tahun, lanjutnya, KDRT di Bantul semakin meningkat. Untuk itu, Polres Bantul harus semakin serius menanganinya. Tetapi, kata dia, perkara yang masih memberatkan masyarakat itu selalu terbentur pada norma. “Ada pandangan yang stereotipe pada kasus ini. Kalau sampai suami dipenjara hanya gara-gara istrinya yang mengadukan, maka si istrilah yang akan kena getahnya. Tak ada jaminan kehidupan dia dan anak-anaknya, termasuk sanksi moral dalam masyarakat. Ini yang kadang membuat perkara itu mentah lagi,” ujar Pitoyo.

Senada dengannya, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DIY GKR Hemas menyatakan dalam kasus KDRT, sesungguhnya anak menjadi korban pertama. Mereka akan menderita trauma berkepanjangan atau merasakan ketidaknyamanan hidup akibat konflik orangtua yang terjadi secara terus-menerus. “Akibat KDRT, yang berujung pada perceraian, banyak anak yang terpaksa harus bekerja untuk menopang kehidupan keluarga. Mereka kemudian terjun ke jalan yang bisa menjadi ancaman bagi perampasan hak-hak anak yang lain,” ujarnya.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY mencatat lebih dari 300 kasus pelanggaran hak anak telah ditangani sejak tahun 2001 sampai 2007. Masalah kekerasan seksual adalah yang terbanyak, yaitu 111 kasus. Pada periode yang sama, Perkumpulan Rifka Annisa juga menangani 112 kasus kekerasan seksual pada anak di Yogyakarta.

Kenyataan itu menunjukkan persoalan kekerasan dalam rumah tangga terjadi melintasi batas-batas ras, suku, dan agama. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga bukan dominasi masyarakat Jawa saja, tetapi juga di luar Jawa. Kalau ditelusuri lebih jauh, kekerasan terhadap perempuan juga banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan juga NTT.

“Di daerah tertentu, seperti Jawa, kasus kekerasan dalam rumah tangga terdokumentasi, sementara daerah lain tidak terdokumentasi,” jelas Hemas. Minimnya dokumentasi itu terjadi karena persoalan rumah tangga dianggap sebagai masalah privat. Akibat anggapan itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung didiamkan karena menjadi aib setiap rumah tangga yang harus ditutup-tutupi.

UU KDRT telah memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat memberi perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak, Red) dari tindak kekerasan. *


Last modified: 15/11/07

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s