Right Based Approach untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan

Sudah seharusnya masalah kesehatan reproduksi dipandang sebagai bagian dari isu hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam hasil Konferensi se-Dunia HAM di Vinna pata tahun 1993 yang menegaskan bahwa hak-hak perempuan adalah juga hak asasi manusia yang tidak seharusnya tersubbordinasikan oleh kultur maupun tradisi agama. Konferensi ini juga memutuskan sebuah terobosan hak-hak reproduksi, mengakui bahwa hak asasi manusia dapat dan harus melingkupi area seksualitas dan reproduksi. (Path, Out Look/Volume 20, Number 4, 2003).

Hal yang sama juga ditegaskan pada Konferensi Internasional Pembangunan dan Kependudukan tahun 1994 di Cairo yang membuat sebuah kerangka kerja yang komprehensif untuk merealisasikan hak-hak dan kesehatan reproduksi. Bahkan pada pasal 7.6 program aksi ICPD menyatakan bahwa “Semua pemerintah harus berupaya keras untuk membuat kesehatan dapat diakses melalui system pelayanan kesehatan primer oleh setiap orang dalam usia yang layak secepat mungkin dan selambat-lambatnya pada tahun 2014”.

Konsensus ini diperkuat lagi pada Konferensi Perempuan Dunia ke-Empat di Beijing 1995 yang menegaskan dan membangun hubungan kuat antara hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dan hak asasi manusia yang diakui oleh perjanjian-perjanjian internasional dan hukum-hukum nasional. Konferensi ini juga mewajibkan pemerintah-pemerintah yang terlibat untuk memenuhi hak atas kesehatan dengan menciptakan suatu kondisi-kondisi di mana perempuan dapat merealisasikan hak-haknya atas kesehatan.

Indonesia sebagai negara yang terlibat aktif dalam berbagai instrumen internasional tersebut terikat pula untuk merealisasikan hasil-hasilnya ke dalam kebijakan program dan peraturan perundang-undangan nasionalnya. Terlebih dalam UUD ’45 juga menjamin adanya hak wagra untuk mendapatkan kesehatan dan kehidupan yang layak tidak terkecuali laki-laki maupun perempuan. Pasal 28H UUD’45 menyebutkan bahwa; “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kendati demikian, kondisi kesehatan reproduksi Indonesia belakangan ini menunjukkan lemahnya perspektif hak di dalam hal pemenuhan dan pelayanan masalah kesehatan reproduksi. Laporan IRRMA (Indonesian Reproductive Right and Health Monitoring and Advocacy) tentang implementasi ICPD+10 menunjukkan bahwa kemajuan reformasi sector kesehatan di Indonesia justru memperlemah kesanggupan sistem kesehatan secara umum untuk memenuhi komitmen ini. Reformasi financial dan structural ajustmen program (SAP) yang dianjurkan Word Bank dan IMF memaksa Indonesia melakukan penyusutan subsidi pada bidang-bidang sosial. Sebagai akibatnya, biaya hidup meningkat dan memperlemah daya beli masyarakat, serta semakin banyaknya pelayanan kesehatan yang menaikkan biaya untuk menutupi ongkos operasional mereka. Pemberian subsidi bagi si miskin melalui program JPS, JPK-GAKIN, dan sebagainya tak menunjukkan sifat yang katanya pro-poor. Kenaikan biaya kesehatan tidak menampakkan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Sementara sistem subsidi dari si kaya juga tak nampak pengaruhnya terhadap si miskin, karena sistem penyaluran jaminan sosial yang lemah pengawasan dalam implementasinya, sehingga banyak si miskin yang justru tak mendapat akses pelayanan kesehatan. (IRRMA, Indonesia’s NGO Country Report for ICPD+10: 2004)

Upaya-upaya yang dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi Kairo seakan tidak banyak membawa kemajuan yang signifikan. Angka kematian ibu di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu 307 per 100.000 kelahiran pada tahun 2002 (IDHS /SDKI 2002-2003). Angka ini hanya menurun tipis dari 390 pada tahun 1994 dan 334 pada tahun 1997. Proses kelahiran yang ditolong oleh tenaga terlatih hanya sebesar 55,8%, bahkan di pedesaan 69% persalinan dilakukan oleh dukun. Sedangkan sebagian besar ketrampilan tenaga medis belum memenuhi standar ideal PONEK (pelayanan Obsteric-Neonatal Emergensi Komprehensif) dan PONED (Pelayanan Obsteric Neonatal Emergency Dasar). Puskesmas yang mampu PONED kurang dari 10% dan sekitar 40% Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tingkat II tidak mempunyai spesialis kebidanan dan sekitar 65% tidak mempunyai unit tranfusi darah karena belum mampu bedah cesar. (IRRMA, Indonesia’s NGO Country Report for ICPD+10: 2004).

Sementara itu reformasi birokrasi dan kebijakan desentralisasi yang diharapkan mampu membawa perubahan keadaan yang lebih baik, ternyata justru menimbulkan persoalan yang cukup besar bagi kondisi kesehaan reproduksi. Sebagai contoh adalah perubahan status BKKBN, pasca likuidasi dan peleburannya dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan justru justru membuat lembaga ini menjadi semakin tidak jelas fungsi dan kewenangannya. Bahkan di beberapa daerah –karena desentralisasi– lembaga ini dilebur menjadi satu dengan BPS, yang itu berarti dilekatkan dengan fungsi-fungsi administratif dan pencatatan.

Hasil studi IRRMA di lapangan juga menunjukkan bahwa reformasi bidang kesehatan dan desentralisasi telah menaikkan biaya kesehatan dan memperlemah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi. Keputusan daerah diambil dengan lebih menekankan pada aspek efektifitas dan efisiensi dari aspek finansial. Bahkan di beberapa daerah, bidang kesehatan dijadikan salah satu target yang dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Misalnya saja di Yogyakarta yang status kesehatan reproduksinya relatif lebih bagus dibanding daerah-daerah lain menunjukkan bahwa PAD Bantul pada tahun 2005 sebesar Rp. 31.781.228.946 dan retribusi kesehatan menyumbang Rp. 11.163.896.000 atau sekitar 35% dari total PAD. Begitupula di Kulonprogo, PAD pada tahun 2005 diperkirakan sebesar Rp. 20.286.276.353 dan sektor kesehatan menyumbang sebesar Rp 10.742.005.630 atau sebesar 53% dari keseluruhan PAD. Namun demikian anggaran untuk bidang kesehatan hanya berkisar 3-8% dari total APBD. Jumlah yang relatif kecil dibanding dengan anggaran yang disepakati para bupati se-Indonesia untuk bidang kesehatan, 15% dari total APBD. Sedangkan pada aspek pengambilan kebijakan daerah juga belum banyak melibatkan partsisipasi masyarakat.

Kondisi-kondisi diatas tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip right-based aproach dalam penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang lebih menekankan pada accessibility (aksesibilitas), affordability (kesanggupan), equity (keadilan) dan quality (kualitas) kesehatan seksual dan reproduksi. Oleh karena itu dalam penyediaan pelayanan kesehatan sudah seharusnyalah mengacu pada pendekatan berbasis hak (right based approach) dengan menekankan beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut;

1. Equality, kesehatan reproduksi harus dimiliki secara sama oleh setiap orang dari segala lapisan.

2. Indivisibility, suatu hak tidak dapat dialihkan oleh hak-hak yang lain, namun dapat dilakukan dengan membuat prioritas-prioritas.

3. Standart perform, pendekatan hak biasanya melibatkan target-target jumlah dan ada usaha-usaha untuk memonitor capaian, sebagai misal, UN Conference telah membuat terget-target khusus yang kemudian dikonsolidasikan sebagai UN MDGs

4. Participation, pendekatan hak tidak hanya bicara soal pemenuhan hak itu, tapi juga jalan bagaimana pemenuhan hak itu dicapai. Masyarakat harus bisa berpartisipasi secara penuh dalam menentukan hak-hak dan menentukan prioritas-prtioritas.

5. Empowerment; orang yang dapat meminta hak-haknya akan merasa lebih pada posisi yang power full dan biasanya lebih asertif. Komunitas dan NGO dapat menggunakan bahasa untuk mengartikulasikan posisi mereka dan untuk meminta akuntabilitas dari pemerintah.

6. Akuntabilitas, harus ada mekanisme dan institusi yang mengatur soal akuntabilitas ini, terutama untuk membuktikan janji-janji pemerintah itu dalam usha pemenuhan hak-hak dan kesehatan seksul dan reproduksi. (Path, Out Look/Volume 20, Number 4, 2003).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s