Heteronomi Perempuan: Menuju Gerakan Sosial

Menarik untuk dicermati filsafat trans-politics yang ditulis oleh Yasraf Amir Piliang beberapa waktu lalu (Kompas/5/April/2000). Bahwa tuntutan untuk dilaksanakannya otonomi oleh berbagai daerah saat ini perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Dengan pemahaman dan pemaknaan yang tidak hanya membalik logika dari sentralisasi ke desentralisasi, dari deteritorilaisasi ke reteritorialisasi dengan domain politik/kekuasaan semata. Proses ini perlu diikuti pula oleh sikap mental “heteronom”, yaitu bagaimana kita berinteraksi, berhubungan, berdialog, bernegosiasi, bekerja sama dalam memecahkan berbagai persoalan pengaturan bersama secara kreatif, tanpa menghilangkan kebebasan dan otonomi masing-masing. Sikap ini bisa dikembangkan dengan tidak hanya terpaku pada “politik titik” (politics of segmentarity) tapi juga “politik garis” (polotics of lines), yaitu dengan membangun jaringan (web) diatara titik-titik.

Sudut padang filsafat yang kemukakan Yasraf ini bisa pula digunakan untuk melihat sesuatu yang lain. Misalnya untuk melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan, ketidak adilan jender dan upaya penghapusannya. Bahwa perhatian terhadap persoalan ini lebih menitik beratkan perempuan sebagai korbannya. Perempuan diperhatikan sedemikian rupa dan dibela hak-haknya sebagai perempuan dan melawankannya dengan laki-laki. Perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelakunya. Upaya penangananyapun jarang sekali melibatkan laki-laki yang dianggapnya sebagai “pelakunya”. Bahkan perhatian kepada korban hanyalah sebatas apa yang terlihat olehnya. Misal rumah sakit hanya menangani luka atau penyakit. Polisi menangani kejahatan, penganiayaan, penipuan dan semacamnya. Masing-masing penanganan kekerasan terhadap perempuan berdiri sendiri sebagai suatu hal yang terpisahkan dan jarang sekali memperhatikan bahwa persoalan perempuan adalah menyangkut persoalan bersama yang lebih kompleks penyebab dan bentuk-bentuknya.

***

Dalam menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan mestinya kita tidak terjebak pada sudut pandang sempit yang melihat persoalan dari kaca mata laki-laki dan perempuan. Lebih jauh dari itu persoalan perempuan adalah menyangkut persoalan budaya, sistem sosial dan jaringan pengetahuan yang domain patriarkhal. Sikap patriarkhis ini terbentuk melalui cara pandang modernism yang juga patriarkhal. Sesuatu dimaknai dengan membedakan (differentiation) dan melawankannya (oposition) dengan yang lain. Perempuan dimaknai dengan membedakan dan melawankannya dengan laki-laki. Laki-laki sebagai yang bersifat maskulin dan perempuan yang feminim dengan sebuah penilaian yang meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain. Penilaian ini menurunkan sikap-sikap diskriminatif dalam wilayah-wilayah sosial, budaya dan ekonomi, semisal subbordinasi dalam ranah pengambilan keputusan, double bourdens dalam ranah pembagian tugas seksual, violence dalam ranah perilaku sosial, stereotipe atau pelabelan budaya, dan marginalisasi ekonomi (Mansour Faqih: 1996).

Sistem budaya patriarkhis ini tentu saja tidak menguntungkan bagi semua pihak terutama bagi perempuan yang menjadi korbannya. Laki-lakipun juga dirugikan dalam hal ini. Laki-laki yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh budaya patriarkhi dianggap rendah pula sebagaimana budaya ini merendahkan perempuan. Karenanya upaya penanganannya pun perlu

***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s